Phnom Penh, 19 Maret 2026 — Pemerintah Kamboja kembali mengajukan protes diplomatik resmi kepada Thailand terkait aktivitas militer dan pembangunan yang dianggap melanggar kedaulatan wilayah Kamboja di sepanjang perbatasan bersama. Protes terbaru ini disampaikan pada 13 Maret 2026, menyusul serangkaian aksi konstruksi Thailand yang mencakup pos jaga militer, monumen keagamaan, dan infrastruktur jalan di area yang diklaim sebagai wilayah Kamboja berdasarkan putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 1962 dan interpretasi tahun 2013.
Menurut Kementerian Luar Negeri Kamboja, aktivitas tersebut terjadi secara diam-diam sejak akhir Februari hingga awal Maret 2026 di zona yang telah diputuskan sebagai wilayah Kamboja, termasuk sekitar promontori Kuil Preah Vihear. “Ini merupakan pelanggaran serius terhadap integritas teritorial Kamboja dan mengancam stabilitas pasca-gencatan senjata Desember 2025,” demikian pernyataan resmi pemerintah.
Thailand, di sisi lain, menyatakan bahwa pembangunan tersebut dilakukan untuk memperkuat keamanan perbatasan dan telah mendapat persetujuan dari pihak terkait. Bangkok berencana memulai pembangunan pagar pembatas di beberapa segmen perbatasan mulai April 2026, yang diklaim sebagai langkah defensif pasca-konflik bersenjata tahun lalu yang menyebabkan ratusan ribu warga mengungsi dan korban jiwa di kedua belah pihak.
Perdana Menteri Hun Manet menegaskan bahwa perlindungan wilayah dan warga adalah prioritas tertinggi pemerintah. “Kami akan terus melakukan upaya diplomatik dan hukum di tingkat nasional maupun internasional untuk menghentikan aksi ini dan mendorong dimulainya kembali pembicaraan penetapan batas yang tertunda puluhan tahun,” ujarnya dalam pernyataan terbaru.
Isu ini menjadi salah satu topik utama dalam KPT Daily edisi 18 Maret 2026, yang juga menyoroti peran Kamboja di dunia multipolar melalui keterlibatan Asia-Pasifik, serta upaya bersama melawan perdagangan manusia dan penipuan daring (scam centers) yang terus digencarkan pemerintah.
Latar Belakang Konflik Ketegangan perbatasan Thailand-Kamboja telah berlangsung lama, dengan puncaknya pada bentrokan bersenjata tahun 2025 yang berakhir dengan gencatan senjata pada 27 Desember 2025. Meski pertempuran besar telah reda, pelanggaran kecil dan pembangunan sepihak terus memicu protes. Ribuan warga Kamboja di wilayah Preah Vihear dan Oddar Meanchey masih terdampak, dengan pasar lokal menurun karena ketakutan akan eskalasi baru.
Dampak Ekonomi dan Sosial Selain isu keamanan, Kamboja juga fokus pada pemulihan ekonomi pasca-konflik. Kabinet baru-baru ini mengevaluasi prospek ekonomi 2026, termasuk risiko geopolitik dan volatilitas pasar global. Industri garmen dan ekspor terus didorong, sementara roadmap STRACAP diluncurkan untuk memperluas basis industri hingga lebih dari 3.000 pabrik.
Pemerintah juga menargetkan penutupan semua pusat penipuan daring (online scam centers) sebelum akhir April 2026, setelah razia besar-besaran dan pemulangan ratusan pekerja asing yang terlibat.
Meski menghadapi tantangan perbatasan, Kamboja tetap menunjukkan ketahanan dengan memperkuat hubungan regional dan menjaga stabilitas internal. Para pengamat memprediksi situasi perbatasan akan tetap tegang dalam beberapa bulan ke depan, sambil menunggu langkah diplomatik lebih lanjut, termasuk kemungkinan mediasi dari ASEAN atau pihak ketiga.